Jakarta, Aktual Daerah.Id – 11/2/2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadapi pengurangan anggaran mencapai 50 persen, yang berisiko menurunkan akurasi alat deteksi cuaca dan gempa. Namun, Istana Kepresidenan membantah klaim tersebut.
Dikutip dari media detikNews dalam hal ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud tidak mengurangi kualitas pelayanan pemerintah.
“Efisiensi ini dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan dalam anggaran tanpa mengurangi kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” ujarnya.
Ada beberapa sektor yang tidak terkena pemotongan, seperti gaji pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial, termasuk mitigasi bencana yang dipastikan tetap optimal.
“Terkait isu pemotongan anggaran BMKG, angka 50 persen yang disebutkan sebelumnya tidak benar. Silakan cek langsung ke BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih akurat,” jelas Hasan.
Sebelumnya, BMKG mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada penurunan akurasi layanan mereka.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengatakan bahwa tingkat akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun drastis, serta penurunan waktu peringatan dini tsunami.
“Kami mendukung kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun kami juga mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, agar layanan terkait bencana tetap optimal dan dapat menjaga keselamatan masyarakat. ujarnya.
Lebih lanjut, Muslihhuddin, mengatakan bahwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan, anggaran BMKG dipotong sebesar Rp 1,423 triliun atau sekitar 50,35 persen dari anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 2,826 triliun.
“Pemotongan tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan pemeliharaan alat dan belanja modal yang penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim,” tutupnya. (rz)