Mukomuko – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mukomuko, Wisnu Hadi, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah hukum yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa, tetapi pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Saya meminta Dinas PMD lebih tegas dalam mengawasi, agar tidak ada lagi kasus BUMDes yang bermasalah hingga berurusan dengan APH,” tegas Wisnu, Minggu (15/12/24).
Ia menyoroti bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan dana desa yang dikelola BUMDes benar-benar digunakan sesuai peruntukan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Menurut Wisnu, kelemahan dalam pengelolaan sering kali disebabkan kurangnya pemahaman pengurus BUMDes terkait tata kelola keuangan dan aturan yang berlaku.
“Dinas PMD harus turun langsung memberikan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Wisnu juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam mengawasi dan mendukung BUMDes. Ia berharap sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan Dinas PMD dapat memperkuat kinerja BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa.
“BUMDes adalah harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai harapan itu justru hancur karena kesalahan dalam pengelolaan. Kita ingin BUMDes menjadi contoh kesuksesan pembangunan ekonomi berbasis desa,” ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada pengurus BUMDes untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan transparansi sebagai prinsip utama. “Pengelolaan yang baik akan membawa kepercayaan masyarakat dan hasil yang maksimal,” pungkas Wisnu.
Diharapkan, dengan pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang intensif, BUMDes di Kabupaten Mukomuko dapat menjadi pilar ekonomi yang tangguh tanpa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. (Wr/Adv)