Mukomuko- Dalam setiap momentum pemilihan umum, para kandidat sering kali berusaha untuk menampilkan diri sebagai sosok yang kompromis, akomodatif, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah.
Mereka cenderung menggambarkan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan bahkan berusaha menjadi sholeh seketika.
Kandidat-kandidat ini sering kali hanya mengiyakan aspirasi masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah ide tersebut dapat terlaksana dengan baik, baik dari segi regulasi maupun kemampuan daerah.
Founder Ikatan Keluarga Mahasiswa Bengkulu (IKMB) UIN Imam Bonjol Padang, Nofalsyah, mengingatkan bahwa para kandidat harus menyadari bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa saja membatalkan gagasan yang tidak sejalan dengan regulasi dan kewenangan yang ada, 24/11/2024.
“Para kandidat, seringkali melupakan pertimbangan terhadap regulasi, keuangan daerah, maupun situasi yang ada saat ini, seperti kebijakan pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah provinsi,”Ujarnya.
Visi dan misi yang diajukan oleh para kandidat, menurut Nofalsyah, lebih sering berfokus pada ide atau gagasan yang hanya bersifat, mercusuar yang bertujuan menarik minat pemilih.
Namun, banyak dari ide tersebut tidak mempertimbangkan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti ketimpangan sosial atau ekonomi.
“Kandidat lebih banyak berfokus pada tujuan electoral dengan menawarkan narasi, bersama rakyat, namun seringkali tanpa memberikan solusi yang realistis,”Jelas Nofalsyah.
Lebih lanjut Nofalsyah, menyatakan bahwa sudah saatnya para kandidat berani untuk mengedepankan ide-ide yang lebih realistis, meskipun itu bisa jadi tidak populer dan kandidat harus memiliki keberanian untuk memberikan solusi yang berbasis kajian, meskipun hal itu mungkin membuat mereka terkesan “berjarak” dari masyarakat.
“Keberanian untuk menawarkan gagasan yang realistis dan berbasis data akan lebih dihargai dan dikenang ketimbang hanya mengumbar janji manis tanpa bukti,”Ungkapnya.
Selain itu, para kandidat juga diharapkan untuk memberdayakan wakilnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan adanya sikap saling mengisi serta saling percaya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Dalam beberapa situasi wakil kepala daerah dapat berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, untuk memastikan pelayanan dan pembangunan tetap berjalan dengan baik,”Sampainya.
Penting untuk dicatat bahwa para kandidat tidak hanya berkompetisi dengan kandidat lainnya, tetapi juga dengan ekspektasi pemilih yang semakin kritis, terutama di kalangan generasi Y, Z dan saat ini sekitar 35%-40% dari total pemilih di DPT adalah generasi muda, yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi serta rasa ingin tahu yang besar.
Mereka tidak hanya melihat citra diri kandidat, tetapi juga memeriksa substansi dari visi dan misi yang diajukan membandingkannya dengan informasi yang beredar di media dan internet.
“Generasi muda khususnya milenial dan Gen Z, lebih cenderung menilai apakah ide yang ditawarkan kandidat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan apakah ide tersebut realistis atau tidak,”Pungkasnya.
Mereka juga akan memeriksa apakah gagasan tersebut dapat terealisasi dengan mempertimbangkan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
Nofalsyah juga menambahkan bahwa, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diprediksi akan berbeda dengan Pilkada 2020, karena perubahan dalam struktur pemilih.
“Pemilih sekarang semakin cerdas dan kritis, lebih memilih kandidat yang mampu menyajikan visi dan misi yang masuk akal daripada sekadar citra diri dan janji-janji manis,”Tambahnya.
Dengan demikian, para kandidat di Pemilu 2024 dituntut untuk mengubah pendekatan kampanye mereka dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan narasi manis, tetapi harus berani menyampaikan ide yang lebih realistis, meskipun itu bisa berarti kehilangan popularitas.
“Jika tidak, mereka akan ditinggalkan oleh pemilih muda yang lebih memilih substansi daripada sekadar citra,”Tutup Nofalsyah. (rz)