MUKOMUKO – Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, Pemkab Mukomuko mendapat catatan raport merah.
Mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, dan kelebihan bayar honorarium serta kelebihan pembayaran pada pekerjaan lainnya.
Hampir seluruh OPD dilingkungan Pemkab Mukomuko mendapat penilaian buruk dari BPK. Termasuk Setdakab, yang banyak temuan terkait pembayaran honorarium yang tidak berdasarkan aturan serta regulasi yang sebenarnya.
Bahkan temuannya pun tak tanggung-tanggung nilainya, yaitu mencapai miliaran rupiah. Kebobrokan inilah yang membuat index kepercayaan publik saat ini kepada pemerintahan Sapuan-Wasri semakin menurun.
Selain itu juga diakibatkan praktik nepotisme yang dipertontonkan oleh Sapuan, Bupati Mukomuko dalam tubuh birokrasi yang ia pimpin saat ini.
” Kami dari LP-KPK Mukomuko saat ini tengah melakukan investigasi terkait temuan BPK tahun anggaran 2022 lalu. Isunya masih banyak OPD yang belum menyelesaikan tanggungjawabnya terkait kelebihan bayar dibeberapa kegiatan di OPD-OPD yang nanti akan kita rilis serta laporan ke APH,” ujar M Toha, Ketua LP-KPK Mukomuko.
Selain itu juga disampaikan M Toha, pihaknya juga menyoroti terkait temuan di BKD Mukomuko. Mulai dari pengelolaan pajak daerah, aset dan lainnya.
Juga menjadi temuan lainnya terkait penatausahaan retribusi dianggap belum memadai oleh BPK. Dalam hal ini OPD yang bertanggungjawab seperti:
1. Dinas Pertanian
2. Dinas Perindagkop UKM
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Parpora
Ada juga temuan beberapa kebijakan oleh Sekretaris Daerah Mukomuko, BKD, BKPSDM, Dikbud, Dukcapil dan beberapa OPD lainnya. Seperti kelebihan pembayaran tunjangan PNS, honorarium, dan kegiatan lainnya yang diduga besarannya mencapai ratusan juta.
Selain itu juga ada temuan pada perjalanan dinas yang juga melibatkan Sekretaris Daerah. Sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) anggaran 2022 lalu, nominalnya juga cukup besar.
” Kami mohon dukungannya kepada masyarakat Mukomuko untuk mengungkapkan kebobrokan pemerintah yang menganut sistem kerajaan ini. Kita sudah muak melihat kezholiman serta kesewenang-wenangan yang terjadi selama ini,” tutup M Toha.(Wr1)